2.       Ada klausul yang disembunyikan oleh pihak penerbit kartu kredit bahwa jika pemegang kartu kredit sudah tidak mampu membayar maka hutang akan ditanggung penuh oleh pihak asuransi kartu kredit visa master, bahkan untuk beberapa bank asing tanggungan penuh asuransi itu mencapai limit 500 juta.

3.       Ada oknum bank bagian kartu kredit yang menyerahkan atau bahkan melelang tagihan hutang kartu kredit macet itu kepada pihak ketiga atau debt collector untuk ditagihkan kepada pemegang kartu kredit yang macet. Dari informasi yang didapat dari mantan orang kartu kredit bank swasta dan asing, maka sebenarnya uang itu tidaklah disetorkan ke bank karena memang hutang itu sudah dianggap lunas oleh asuransi tadi. Jadi uang yang ditarik dari klien pemegang kartu kredit yang macet itu dibagi oleh para oknum bank dan debt collector. Jadi selama ini rakyat dihisap oleh praktek bisnis illegal seperti ini yang memanfaatkan ketidaktahuan nasabah dan penyembunyian klausul penggantian asuransi hutang kartu kredit.

4.       Surat kwitansi cicilan hutang dari klien kepihak debt collector pun banyak yang bodong alias buatan sendiri dan bahkan surat lunas pun dibuat sendiri dengan mengatasnamakan bank.

5.       Bahkan di Jakarta dan Cimahi, saya menemukan kasus dimana ada 1 orang (Cimahi) telah melunasi hutangnya 5 tahun lalu sebesar 10 juta kepada pihak kartu kredit Bank BNI 46. Namun bulan Agustus 2009, ia didatangi debt collector dan memaksa meminta surat lunas dari bank tersebut. Kemudian bulan September 2009, dia didatangi lagi oleh pihak debt collector yang membawa surat tagihan sebesar 10 juta! Dua kali lipatnya. Akhirnya dia terpaksa membayar karena mengalami kekerasan dan tindak pidana serta ketakutan. Dari info yang saya dapat, kemungkinan ada permainan antara orang IT bank penerbit kartu kredit dan pihak debt collector, untuk memanfaatkan kebodohan masyarakat. Kasus kedua dialami oleh teman saya sendiri di Jakarta. Pada tahun 2005 dia sudah melunasi hutang sebesar 3 juta ke kartu kredit Bank Mandiri di tahu 2007. Lalu dia tidak memperpanjang kartunya alias berhenti menggunakan kartu tersebut. Sehingga otomatis dia tidak menerima kartu perpanjangan dan surat tagihan lagi. Namun tahun 2009 dia merima tagihan lagi dan didatangi oleh debt collector Mandiri dengan tagihan sebesar 6 juta! Dua kali lipat. Padahal tahun 2007 sudah dilunasi. Aneh memang. Apakah trend semacam ini sudah menjadi cara yang biasa dipakai oleh oknum bank kartu kredit dengan para debt collector di Indonesia? Membuat rakyat jadi miskin, padahal hutang kartu kredit sudah ditanggung penuh oleh asuransi visa master.

6.       Dari informasi yang saya dapat dari mantan orang kartu kredit Standard Chartered Bank, bahwa perusahaan2 debt collector itu tidak ada yang memiliki izin/legalitas sama sekali. Alamat kantor dan no telepon pun tidak pernah jelas, apalagi struktur organisasinya. Karena di negara manapun di dunia, tidak boleh ada peruhaan yang di beri izin untuk menagih hutang. Jadi jika kita atau polisi mau mendatangi perusahaan2 debt collector ini berdasarkan info dari masyarakat, maka tentu orang2 debt collector itu akan lari dan akan pindah alamat dan kantornya.

7.       Dari sudut pandang hokum, kartu kredit adalah lemah karena tidak ada Undang-undangnya dimanapun karena sifatnya yang konsumtif dan bunga tinggi serta banyak klausul-klausul yang disembunyikan dari para pemegangnya yang justru bisa melindungi para kliennya. Namun tidak dikatakan secara jujur jadi klien banyak dibodohi.

8.       Kesalahan berikutnya dari pihak bank adalah dalam cara memasarkannya, dimana sebenarnya yang boleh memiliki kartu kredit bukan sembarang orang, namun orang yang sudah mapan. Namun dalam sepuluh tahun terakhir justru sebaliknya, banyak kartu kredit ditawarkan dengan mudah dengan persetujuan yang mudah. Akhirnya orang yang belum mampu, dapat memiliki kartu kredit yang akan berakibat pada banyaknya hutang macet pada kartu kredit. Dan ditambah lagi, jika seseorang telah memiliki 1 kartu kredit maka dia akan mudah memiliki kartu kredit dari bank lain dengan limit yang lebih tinggi dan banyak. Sehingga jika seseoarang punya 1 kartu, maka dia akan ditawari dari bank lainnya. Padahal semestinya kartu kredit menganut azas kemampuan diri nasabah ketika menawarkan. Artinya jika nasabah sudah memiliki 1 kartu kredit maka secara akuntansi dia tidak boleh menambah kartu lainnya karena pasti akan tidak mampu. Ditingkat sales kartu kredit pun terjadi jual beli database pemegang kartu kredit dalam jumlah banyak, sehinggga orang yang sudah punya kartu kredit akan ditawari kartu kredit dari bank lain dengan limit yang lebih besar dan dengan tingkat approval yang tinggi dari bagian verifikasi bank. Sehinggga dari sini pun terlihat pihak bank memberikan kontribusi besar diawal terhadap terjadinya kredit macet.

9.       Dari semua ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang membuat macet hutang kartu kredit adalah pihak bank itu sendiri. Dan kenyataan yang didapat di lapangan, kasus premanisme yang dilakukan oleh para debt collector terhadap klien2 kartu kredit yang macet sudah tidak manusiawi lagi. Disini rakyak tambah miskin, dan menderita, serta ketakutan. Dan banyak pelanggaran hokum yang berada pada sisi debt collector bila kita mau mencermati, mulai dari ijin perusahaan, legalitas, alamat perusahaan, no telepon dan sebagainya. Dan debt collector ini sebenarnya menagih hutang yang sudah dilunasi oleh asuransi visa master. Jadi uang, yang didapat dari masyarakat dipakai sendiri oleh oknum bank dan debt collector dengan mengatasnamakan pihak bank. Perlu diketahui bahwa hutang kartu kredit dan KTA/kredit tanpa agunan memiliki sifat berbeda dengan hutang-hutang lainnya. Pertama karena sifatnya tanpa jaminan maka tidak ada ikatan pada nasabah untuk melunasi jika tidak mampu membayar bahkan ada dalam klausulnya. Kedua, hutang kartu kredit tidak dapat diwariskan, alias tidak dapat ditagihkan kepada anggota keluarga lainnnya. Yang justru dalam kenyataannya, para debt collector meminta pada anggota keluarga lainnya. Ketiga, saya berharap bahwa POLRI akan menindak tegas premanisme semacam ini secara proaktif dan bukan berdasarkan laporan delik aduan saja. Karena kita blihat, sudah sejak dulu masyarakat diperlakukan seperti ini dan kita bisa bayangkan sudah berapa biliun uang rakyat diambil oleh debt collector yang notabene adalah premanisme dan oknum bank, sehingga rakyatlah yang memperkaya debt collector dan oknum bank itu. Mungkin ada beberapa kekurangan dari hasil investigasi saya ini, namun inilah yang saya dapatkan dari investigasi di lapangan selama 1 tahun. Semoga bermanfaat buat POLRI dan dapat melindungi raktyat yang sudah susah hidupnya sehingga tidak diperas dan ditindas oleh para debt collector dan oknum bank. Padahal uang itu tidak disetor ke bank, melainkan kepada oknum bank yang bisa mengeluarkan kwitansi resmi dari bank dan surat lunas dari bank. Banhkan ada yang mengeluarkan kwitansi bodong alias palsu serta surat lunas buatan sendiri yang seolah-olah dikeluarkan oleh bank. Sekian dan terima kasih. Dan semoga tidak ada pejabat yang membekingi para debt collector kartu kredit dan KTA. Demi menumpas penghisapan terhadap rakyat yang sudah tidak mampu.

(menurut informasi dari seorang teman yang telah meneliti juaga masalah debt collector dan pelangggaran undang-undang perbankan oleh bank2 di Indonesia dan BI itu sendiri. Jumlah perputaran uang kartu kredit adalah sebesar 162 trilliun, dan yang macet tahun ini  adalah 8% nya atau sekitar 15 trilliun rupiah, yang ditagihkan melalui debt coll namun tidak disetorkan kepada bank namun ke kantung2 pribadi pejabat bank dan pejabat2 lain serta para debt coll. Bayangkan mereka ambil uang rakyat segitu banyak tuk mereka nikmatin dan sebenarnya mereka tidak berhak menerima uang itu) kasus century tidak ada apa2nya, maka banyak pejabat yang menjadi pembeking  debt coll kartu kredit. Sudah bukan zamannya lagi cari uang dengan memeras rakyat dan membodohi rakyat. Kapan rakyat bisa makmur kalua begini, orang diperas terus….kayak zaman penjajahan aja…..

Tulisan ini titipan teman!

Eko Budiyanto, S.Sos.

Kriminolog UI